HAM 2009 pun "terkubur" lumpur Lapindo

Posted on 21 Juni 2010

0


HAM 2009 pun “terkubur” lumpur Lapindo
SELAMA kurun 2009, upaya perdata dan pidana telah mampu ’’menyelesaikan” persoalan lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Upaya perdata berakhir dengan penolakan majelis hakim terhadap gugatan perdata yang dilakukan WALHI di PN Jakarta Selatan (27/12/2007) dan upaya legal standing yang dilakukan YLBHI di PN Jakarta Pusat (27/11/2007).
Tidak hanya itu, ikhtiar LBH-KL yang berkedudukan di Surabaya untuk mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Skema Ganti Rugi pun ditolak majelis hakim di Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 2 Juni 2009.
Semua penolakan itu mengacu pada kesaksian ahli, kendati gugatan perdata itu sebenarnya lebih banyak mengacu pada surat-surat atau masalah administrasi. MA juga beralasan tidak berhak menguji kebijakan, kendati MA berwenang menguji produk hukum di bawah UU, termasuk perpres di dalamnya.
Idem dito, upaya pidana pun menemui jalan buntu dengan keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Polda Jatim pada tanggal 7 Agustus 2009.
Alasannya, bukti hukum lemah karena dua perbedaan kesaksian ahli, serta tidak ada keterkaitan antara semburan lumpur dan aktivitas pengeboran, adalah keliru dan jauh dari asas kebenaran.
Hal itu berseberangan dengan hasil diskusi para ahli di forum American Association of Petroleum Geologists (AAPG) di Cape Town, Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008 yang juga dihadiri oleh para ahli dari Lapindo Brantas, yakni semburan lumpur Lapindo adalah akibat aktivitas pengeboran.
Saat itu, peserta forum sempat melakukan voting yang tidak biasa dengan hasil 42 peserta menilai penyebab lumpur Lapindo adalah ìhuman errorî (akibat pengeboran), sedangkan tiga peserta menilai penyebabnya adalah bencana alam (gempa).
Perlu diketahui, tiga peserta yang menilai penyebabnya adalah bencana alam dan dua peserta yang menilai penyebabnya adalah ’’human error” merupakan orang Indonesia dari aktivis lingkungan dan PT Lapindo Brantas, sehingga bila tanpa orang Indonesia, maka 100 persen (40 orang) ahli pengeboran dunia meyakini pengeboran sebagai penyebab.
Namun, SP3 Polda Jatim sudah diterbitkan, maka kasus yang terjadi sejak 29 Mei 2006 itu pun selesai.
Dari sudut pandang lingkungan hidup, agaknya persoalan tidak berhenti begitu saja, karena ada sederet fakta yang tak dapat dibantah.
Ada banyak warga yang meninggal dunia karena menghirup gas dari semburan lumpur itu, apalagi saat pipa gas milik Pertamina meledak pada tanggal 26 November 2006 yang menewaskan 12 warga.
Fakta yang lebih besar lagi, ada sekitar 3.000 lebih kepala keluarga (KK) dengan 13.000 jiwa lebih yang terpaksa terusir dari kawasan semburan lumpur itu, bahkan dua desa di Porong ’’hilang” yakni Siring dan Renokenongo.
Paradigma pemanfaatan
Fakta-fakta ekologis itu memastikan adanya pelanggaran HAM berat sesuai UU Nomor 26 Tahun 2006, bahkan Komnas HAM mencatat 18 jenis pelanggaran HAM yang merujuk fakta-fakta ekologis yang ada.
’’Ada pelanggaran HAM berat yang patut diduga terjadi dalam kasus lingkungan itu (lumpur Lapindo),” kata Ketua Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue di Jakarta (25/2/2009).
Namun, lumpur yang sudah terjadi di Sidoarjo itu tidak akan bisa dihentikan dengan fakta-fakta itu, melainkan fakta-fakta ekologis yang ada hendaknya dijadikan acuan untuk menghentikan kasus lumpur yang sudah hampir empat tahun itu lewat solusi ekologis.
Solusi ekologis itu, kata seorang pakar yang pernah mengusulkan solusi untuk mengatasi lumpur Lapindo, adalah dengan cara jangan melawan alam, melainkan justru memanfaatkan alam yang ada.
Pakar itu berpendapat akan sia-sia bila lumpur dilawan dengan struktur sipil (tanggul, bendungan, dan sejenisnya), sebab dia (lumpur) memang tidak akan dapat berhenti.
Solusinya, alirkan saja sesuai dengan topografi tanah, tapi kalau dialirkan ke laut memang akan diprotes masyarakat Madura, karena itu lumpur sebaiknya dialirkan ke sebuah pantai berjarak 15 kilometer yang tidak ada penduduknya.
Tidak hanya itu, lumpur yang memiliki kekenyalan tertentu itu sebaiknya disebar dengan radius 7,5 kilometer dari pusat semburan ke arah Surabaya dan 7,5 kilometer ke arah Sidoarjo.
Hamparan lumpur itu akan menjadi area tambak dan ada pengusaha yang mau membeli tambak itu. Tinggal memberi kompensasi masyarakat di kawasan itu dan mungkin membutuhkan dana Rp 30 triliun, tapi ada pengusaha yang mau membelinya untuk kepentingan bisnis.
’’Paradigmanya memang harus dirombak menjadi paradigma pemanfaatan. Lumpur yang ada memang tidak dapat dilawan, tetapi jika dibiarkan juga bukan berarti dibiarkan mengalir ke laut,” kata pakar lingkungan hidup dari Unair, Dr Suparto Widjojo.
Oleh karena itu, kata dosen Fakultas Hukum (FH) Unair Surabaya itu, pemerintah harus melihat lumpur yang terbentang dengan paradigma pemanfaatan.
Ahli hukum lingkungan itu menilai ekonomi kerakyatan untuk membantu korban lumpur itu berarti pemerintah perlu memakai paradigma pemanfaatan itu.
Paradigma pemanfaatan agaknya lebih dapat ’’menghibur” korban lumpur yang menjadi korban pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dibandingkan bila korban lumpur yang juga korban pelanggaran HAL (hak asasi lingkungan) itu ’’didiamkan” saja.lihat artikel lain…

Posted in: Sosial