Pertamina Diadukan Ke Komnas HAM

Posted on 6 Juli 2010

0


Selasa, 6 Juli 2010 | 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Korban tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, Nuraman warga Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, melalui organisasi Benteng Demokrasi Rakyat mengadukan Pertamina dan Pemerintah ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia karena dinilai melanggar HAM.
“Kami datang ke sini mewakili korban Nuraman yang merupakan Ketua PAC PDIP Senen dan mewakili korban-korban yang lain. Kami datang ke Komnas HAM karena Pertamina dan Pemerintah telah melanggar HAM dengan adanya ledakan tabung gas yang menimbulkan korban luka dan kerugian materiil,” kata Humas Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), M Husni Thamrin Barubu, di Jakarta, Selasa (6/7/2010).
Menurut dia, saat ini ledakan tabung gas ukuran 3 kg sudah marak terjadi di beberapa daerah, namun nampaknya Pertamina dan Pemerintah membiarkan permasalahan tersebut, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan kerugian materiil.
“Seharusnya Pertamina bisa mengantisipasi sebelumnya kemungkinan ledakan tabung gas berukuran 3 kg dengan melakukan pengecekan tabung gas,” katanya.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi seperti itu, apalagi tidak ada perhatian dari Pertamina dan pemerintah kepada para korban ledakan tabung gas.
“Kita juga tidak tahu sejauh mana proteksi atau perlindungan warga dalam menggunakan tabung gas,” katanya.
Anggota Bendera, Ferdi, meminta agar Komnas HAM menyetujui bahwa adanya ledakan tabung gas ukuran 3 kg di beberapa daerah itu merupakan pelanggaran HAM karena masyarakat tidak tahu tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang beredar itu layak atau tidak.
Ia menilai kebijakan konversi minyak tanah ke gas itu merupakan kebijakan yang ceroboh, sehingga menimbulkan korban jiwa.
“Akibatnya, banyak konsumen yang takut untuk menggunakan kompor gas. Ini juga merupakan modus teror karena menimbulkan ketakutan,” katanya.
Ia menambahkan harus ada yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran itu dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan, suatu peristiwa yang menyebabkan korban jiwa, korban luka dan korban harta bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Ia menilai ada unsur kelalaian dalam menerapkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas karena menimbulkan maraknya ledakan gas ukuran 3 kg.
“Namun, kami akan meminta kejelasan tentang kebijakan tersebut kepada Kementrian ESDM, Pertamina, Kementrian BUMN sebelum ketiga institusi tersebut dimintai pertanggungjawabannya dengan adanya kasus ledakan tabung gas,” ujarnya.
Selain itu, tambah dia, Komnas HAM juga akan mengirimkan surat ke DPR RI untuk meminta kejelasan permasalahan ledakan gas itu ke presiden.

Posted in: Sosial